Fakta-fakta PM Thailand Bubarkan DPR, Dari Krisis Politik hingga Pemilu Dini

Alasan Politik Di balik Pembubaran

Thailand membubarkan DPR negaranya. Alasannya untuk mengatasi kebuntuan di parlemen, meredakan ketegangan politik, serta mengembalikan keputusan kepada rakyat melalui pemilihan umum./ Foto: Pexels.com/Markus Winkler

Pembubaran DPR Thailand dilakukan sebagai langkah politik konstitusional untuk mengatasi kebuntuan di parlemen, meredakan ketegangan politik, serta mengembalikan keputusan kepada rakyat melalui pemilihan umum. Langkah ini dipandang sebagai upaya mencari legitimasi baru di tengah situasi politik yang kian tidak stabil.

Perintah pembubaran dikeluarkan setelah perdana menteri kehilangan dukungan dari Partai Rakyat, partai muda dan progresif yang merupakan kekuatan terbesar di parlemen dan sebelumnya menjadi pendukung utama pemerintah. Sejumlah media Thailand melaporkan bahwa partai tersebut berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada Jumat, setelah sehari sebelumnya mendesak perdana menteri untuk membubarkan parlemen sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada rakyat.

Pembubaran di Tengah Konflik Thailand - Kamboja

Pembubaran DPR terjadi di tengah kembali memanasnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, Beauties. Mengutip dari CNBC Indonesia, peristiwa pertarungan sengit selama empat hari di kawasan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi dari wilayah terdampak. Dalam situasi ini, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengambil sikap tegas terkait isu keamanan sosial, seraya menegaskan bahwa Thailand akan terus menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayahnya.

Dinamika Politik Thailand dalam Satu Tahun Terakhir

Dinamika politik Thailand dalam satu tahun terakhir penuh gejolak. Ada dua perdana menteri diberhentikan melalui putusan pengadilan/Foto: Freepik.com

Selama satu tahun terakhir, Thailand dilanda dinamika politik yang penuh gejolak, dengan dua perdana menteri diberhentikan melalui putusan pengadilan, Beauties. Mengutip BBC, Paetongtarn Shinawatra, putri mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, diberhentikan sementara dari jabatannya pada awal Juli setelah dinyatakan melanggar kode etik. Kasus tersebut berkaitan dengan sebuah panggilan telepon yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap stabilitas politik.

Sebelum Paetongtarn, Sretta Thavisin, Perdana Menteri Thailand dari Partai Pheu Thai, juga diberhentikan dari jabatannya setelah dinyatakan melanggar etika. Pelanggaran itu berkaitan dengan keputusannya menunjuk seorang mantan pengacara yang memiliki riwayat hukuman penjara sebagai anggota kabinet.

Pemilu Dini dalam Waktu 45-60 Hari

Pemilu dini dalam waktu 45-60 hari/Foto: Freepik.com

Pemilihan umum di Thailand harus digelar dalam kurun waktu 45-60 hari setelah pembubaran parlemen, yakni antara 26 Januari hingga 10 Februari. Komisi Pemilihan Thailand kini memiliki waktu lima hari untuk menetapkan tanggal resmi pemungutan suara.

Sementara itu, Anutin Charnvirakul bersama kabinetnya akan tetap menjalankan pemerintahan dalam status pemerintahan sementara hingga terbentuk parlemen baru, Beauties.

Itulah sejumlah fakta di balik pembubaran DPR Thailand, Beauties. Bagaimana menurut kamu?

***

Ingin jadi salah satu pembaca yang bisa ikutan beragam event seru di Beautynesia? Yuk, gabung ke komunitas pembaca Beautynesia, B-Nation. Caranya DAFTAR DI SINI!